Maret 31, 2023

Kemenkes Alokasikan 2500 Beasiswa untuk Dokter Hingga PPDS

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengalokasikan 2.500 beasiswa kesehatan di tahun 2023. Beasiswa ini diperuntukkan untuk pendidikan dokter, spesialis dan subspesialis, perawat spesialis, maupun fellow yang berlaku di dalam maupun luar negeri. Dan diharapkan bisa dimanfaatkan oleh kandidat peserta didik.

Beasiswa ini dikucurkan dari anggaran dari Kemenkes dan LPDP dari Kementerian Keuangan. Ini masuk dalam pilar kelima dalam transformasi kesehatan. Di mana salah satu pilarnya adalah transformasi Sumber Daya Manusia (SDM).

“Beasiswa ini akan ada setidaknya sampai tahun 2024 dengan kuota yang sama,”ujarnya dalam sambutan secara daring di acara MoU Fakultas Kedokteran (FK) Unair-Pemkab Gresik-Pemkab Sumenep tentang Penyediaan Beasiswa PPDS Bagi Putra Daerah, Kamis, 30 Maret 2023.

Menkes berharap, pemerintah kota maupun kabupaten bisa memanfaatkan peluang ini. Juga kepada dinas kesehatan daerah untuk segera mengajukan daftar nama penerima beasiswanya. Kemenkes akan menyetujui dengan syarat pemohon bisa diterima di universitas yang dituju.

Menkes pun mengapresiasi adanya MoU antara FK Unair dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik dan Pemkab Sumenep sebagai upaya untuk penyediaan dokter spesialis. Ia berharap ini bisa menginspirasi kepala daerah yang lain.

“Bisa nanti kadinkes mengumpulkan kepala daerah untuk sosialisasi dan minta dua bupati ini berbagi inspirasi ke mereka. Bahwa bisa dibangun kerjasama antara perguruan tinggi kedokteran untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di daerah dengan biayanya dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Ini menjadi penekanan menkes mengingat saat ini Jawa Timur mengalami kekurangan dokter spesialis. Dari jumlah 10.994 dokter spesialis yang dibutuhkan, saat ini Jawa Timur hanya memiliki 6.675 dokter spesialis. Artinya masih ada kekurangan sekitar 4.300 dokter spesialis.

“Artinya rasionya masih di angka 0,17 per 1000 penduduk. Sementara rasio standar menurut Bappenas adalah 0,28 per 1000 penduduk,” ujarnya.

Secara nasional produksi dokter spesialis hanya 2.700 sampai 2.900 orang per tahun. Ini tentu akan menjadi rebutan. Karenanya transformasi pendidikan dokter spesialis juga diperlukan.
Dalam kesempatan tersebut Menkes juga mengungkapkan jika 22 RSUD di Jawa Timur belum memiliki 7 dokter spesialis.

“Saya enggak enak menyebutkan nama kota/kabupatennya. Jadi masih ada 22 RSUD di Jawa Timur yang belum memiliki 7 dokter spesialis standard. Sehingga ini harus segera kita kejar supaya bisa memenuhi kebutuhan dokter spesialis,” tuturnya.

Menurut Menkes, pasca COVID-19 mereda keberadaan dokter spesialis kian dibutuhkan untuk segera menangani 5 penyakit yang paling banyak dialami masyarakat Indonesia.

“Sesudah COVID-19 mereda mulai kelihatan penyakit yang tadinya tertutup oleh kasus COVID-19.

Penyakit-penyakit yang paling banyak menelan korban jiwa masyarakat Indonesia yaitu stroke, jantung, kanker, ginjal, sama pneumonia. Oleh karena itu dokter-dokter spesialis penyakit ini harus dipastikan ada di kota/kabupaten,” tukasnya. (ISM)