Mei 28, 2024

IHO Jatim – FK UNAIR Ajak Organisasi Profesi Untuk Kompak Mengendalikan Kasus Resistensi Antibiotik

Menggandeng Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK UNAIR), IHO (Indonesian Health Observer) Jawa Timur mengajak beberapa organisasi profesi untuk bergerak bersama mengendalikan kasus resistensi antibiotik. Sebagai upaya awal, Seminar Antibiotik tahun 2024 digelar di Aula FK UNAIR, Rabu, 22 Mei 2024.

IHO sebagai mitra pemerintah untuk mengobservasi kasus-kasus kesehatan untuk kemudian membantu mencarikan solusi bersama atas permasalahan yang ada berupaya mendudukkan berbagai organisasi profesi dan pemerintahan.

“Mudah-mudahan beberapa profesi dari apoteker, rumah sakit, dinas kesehatan, dan lain-lain untuk merumuskan dan kita akan melakukan follow up bersama-sama. Tidak terbatas pada acara seminar-seminar tapi kita mengaplikasikan bagaimana antibiotik ini bisa dikendalikan agar tidak membahayakan kesehatan masyarakat,” papar Koordinator Wilayah IHO Jatim, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG, Subsp. F.E.R.

Sejak ditemukan antibiotik oleh Alexander Fleming pada tahun 1929 dalam perjalanannya penggunaan antibiotik secara masif menimbulkan resistensi. Jika resistensi terjadi dapat menimbulkan kondisi yang sama seperti sebelum terjadinya antibiotik. “Nah itu yang kita jaga. Makanya ini perlu kerjasama agar resistensi antibiotik ini bisa dikendalikan, karena kalau yang bergerak hanya satu lini saja tidak akan paripurna,” tambah dekan FK UNAIR ini.

Di akhir forum, IHO Jatim bersama organisasi yang hadir juga membuat nota kesepakatan bersama yang salah satu poinnya adalah agar semua lini serempak untuk bergerak bersama menanggulangi kasus ini.

Berkumpulnya berbagai organisasi profesi dan instansi ini diharapkan sebagai air hujan yang secara serempak memberikan stimulus agar secara serius dan bersama menanggulangi permasalahan resistensi antimikroba. Hal ini disampaikan oleh Ketua Purna Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (KPRA) Kemenkes Tahun 2014-2021, Dr. dr. Hari Paraton, Sp.OG yang hadir sebagai pembicara.

Resistensi antibiotik bisa terjadi karena dua hal. Antara lain alamiah dan paparan antibiotik seperti kesalahan diagnosis dokter atau dengan membeli obat antibiotik bebas di pasaran.

“Karenanya, selain masyarakat dihimbau untuk tidak mengonsumsi antibiotik tanpa penunjuk dokter. Orang sakit harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang benar. Puskesmasnya benar, kliniknya benar, rumah sakitnya benar,” tambahnya.

Dr. dr. Hari Paraton, Sp.OG yang hadir sebagai pembicara

Hari menyebut, Indonesia saat ini tengah merumuskan pedoman untuk menekan kasus resistensi antibiotik Dan sudah dirinci dalam bentuk implementasi program yang nantinya harus diikuti pedomannya.

“Kabarnya bulan depan sudah diterbitkan SK-nya. Kalau sudah tinggal dilaksanakan saja” terangnya.

Akan ada empat pokok dalam pedoman ini. Antara lain pertama, setiap orang jangan sakit kalau bisa dengan akses air bersih dan vaksin. Kedua adalah penilaian. Setiap orang sakit harus mendapatkan karantina yang bagus di rumah sakit dan pelayanan kesehatan kemudian didiagnosis dengan benar agar tidak keliru antibiotiknya dan yang terakhir kalau sudah antibiotik yang sudah diberikan dimonitor efektivitasnya.

“Regulasi Resistensi Antibiotik ini ada dalam Permenkes No. 8 Tahun 2015. Implementasinya akan diperluas dari rumah sakit sampai ke puskesmas, klinik dan dokter praktik. Jadi dokter praktik semua harus paham akan hal ini,” tambahnya.

Beberapa peserta yang datang dalam Seminar Antibiotik tahun 2024 di Aula FK UNAIR

Pasien Harus Kritis

Hari menghimbau masyarakat harus kritis agar tidak selalu mencari antibiotik saat sakit. Namun untuk memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan diagnostik dan obat yang tepat. Pasien juga punya hak untuk bertanya kepada dokter apakah dia betul-betul membutuhkan obat antibiotik dan menanyakan data pendukungnya. (ISM)