Juli 10, 2022

Dekan FK UNAIR Dilantik Jadi Ketua AIPKI

Ingin Maksimalkan AHS Demi Pemerataan Pemerataan Dokter

Pemerataan dokter menjadi masalah kesehatan klasik dalam dunia kesehatan. Mendukung upaya pemerintah, ketua Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) terpilih, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) ingin memaksimalkan program Academic Health System (AHS) dalam periode kepemimpinannya. Tentu dengan harapan dapat membantu mengurai prmasalahan tersebut.

Hal ini ia sampaikan setelah dilantik menjadi ketua AIPKI Periode 2022-2025. “Kami mendukung apa yang dihadapi pemerintah saat ini. Yakni tentang jumlah dokter kemudian yang paling penting sebaran dan ketiga kualitas dalam kerangka Academic Health System,” terangnya Kamis, 7 Juni 2022 di Hotel JW Marriot Surabaya.

Prof Bus, sapaan akrabnya menjelaskan, konsep AHS ini membagi sistem kesehatan di Indonesia ke dalam 5 wilayah. Di mana setiap wilayah setiap elemennya akan berkolaborasi. Mulai dari kementerian dalam negeri, pemerintah pusat dan daerah, dinas kesehatan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) rumah sakit serta institusi pendidikan kesehatan.

“Penerimaan (mahasiswa) atau inputnya dari wilayah-wilayah tersebut. Kemudian mereka dididik di dalam institusi pendidikan kedokteran di wilayah tersebut. Internshipnya nanti di sana. Mereka tugasnya nanti juga kembali ke sana, itu sangat bagus sekali,” papar Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.

Diketahui AHS di Indonesia membagi 5 wilayah. Wilayah 1 Sumatra. Wilayah n2 DKI Jakarta yang membina Papua. Kemudian wilayah Jawa Barat. Jawa Tengah membina Kalimantan dan Jawa Timur membina Bali, NTB NTT serta Makasar yang mencakup wilayah Maluku dan sekitarnya.

Dukung Universitas Swasta Dirikan Prodi Spesialis

Ketua AIPKI yang baru juga mendukung berdirinya program studi (Prodi) spesialis di universitas swasta. Ini juga sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penambahan kekurangan dokter spesialis di Indonesia.

“Sebenarnya kan banyak urutan-urutan untuk mendirikan prodi. Yang pertama memang kajian yang harus dipenuhi itu adalah kajian dari kolegium. Apakah persyaratan untuk mendirikan prodi spesialis ini sudah cukup atau belum. Itu yang paling penting,” jelasnya.

Hal ini sangat tergantung pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) serta fasilitas di universitas yang mengajukan. Jadi status negeri atau swasta bukanlah masalah utamanya.

“Kalau kolegium menyatakan siap, baru ke KKI. Kemudian ke Dikti turunlah izin pendirian prodi tersebut. Sementara AIPKI adalah salah satu unsur penilai setelah dari kolegium menurunkan izin. Kami tentu akan mendukung selama calon prodi tersebut memenuhi syarat. Karena yang didik ini manusia dan yang ditangani juga manusia, tentu kita harus menilai secara objektif,” urai Spesialis Obgyn ini.

Topik ini juga dibahas dalam pelantikan ketua AIPKI yang baru. Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin menampung masukan dari institusi-institusi yang hadir.

“Ini merupakan masukan dari temen-temen. Misalnya swasta yang ingin mendirikan prodi spesialis, jika kualifikasinya bagus ya dibantu,” ujarnya ditemui di tempat yang sama.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Adib Khumaidi, SpOT menambahkan, IDI dan institusi pendidikan kedokteran punya kewajiban untuk mentransformasikan sistem kesehatanya untuk mempercepat ketersediaan dokter maupun spesialis yang ada di daerah.

“Tapi sekali lagi, pada saat kita bicara tentang penyebaran, ada faktor-faktor yang juga harus diperhitungkan. Jadi peran dari pemerintah sangat penting. Utamanya dalam memberikan dukungan sarana dan prasarana sehingga pada saat kita sudah memproduksi dokter spesialis, sarana prasarana bukan lagi kendala,” tambahnya

Setiap daerah, lanjutnya harus punya parameter masing-masing tentang kebutuhan dokter spesialisnya kemudian berkolaborasi untuk menutup kekurangannya. (ISM)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *